Ruang publik Indonesia hari ini semakin banyak berlangsung di layar: di linimasa, kolom komentar, grup percakapan, dan mesin rekomendasi. Di ruang yang serba cepat itu, opini politik tidak hanya dipengaruhi oleh argumen, tetapi juga oleh algoritma yang mengatur apa yang kita lihat, apa yang disorot, dan apa yang tenggelam. Politik algoritma membuat demokrasi tampak riuh, namun tidak selalu sehat; partisipasi tampak tinggi, namun tidak selalu bermakna. Buku Hukum Pancasila di Tengah Politik Algoritma: Demokrasi Partisipatif dan Etika Ruang Digital hadir untuk menempatkan Pancasila sebagai kompas normatif dalam menghadapi tantangan demokrasi digital: disinformasi, polarisasi, ujaran kebencian, persekusi siber, hingga praktik pengelolaan data yang mengancam martabat manusia. Buku ini tidak memusuhi teknologi, tetapi mengajak pembaca memahami bahwa tanpa etika publik yang kuat, ruang digital mudah menjadi arena kuasa yang timpang—warga ramai berbicara, tetapi lemah dalam perlindungan.