(Prapesan) Evaluasi kebijakan pendidikan dalam praktik Teori, metode, dan studi kasus keuangan

Penulis:
Dr. Riana Nurhayati, M.Pd Dr. Herwin, M.Pd Tri Wulaningrum, M.Pd Dr. Furintasari Setya Astuti, S.Si., M.Pd
ISBN:
--
Harga:
Rp75.000,-
SINOPSIS:
Pendidikan merupakan sektor yang memiliki kedudukan sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Hampir semua negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama karena pendidikan berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia, kapasitas ekonomi, mobilitas sosial, penguatan demokrasi, serta pembentukan karakter warga negara. Dalam perspektif kebijakan publik, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai layanan sosial, tetapi juga sebagai investasi publik yang menentukan masa depan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara atas pendidikan yang bermutu, adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Sebagai kebijakan publik, kebijakan pendidikan lahir dari kebutuhan untuk menjawab berbagai persoalan yang tidak mungkin diselesaikan hanya oleh individu, keluarga, atau satuan pendidikan secara terpisah. Persoalan seperti rendahnya akses pendidikan, kesenjangan mutu antardaerah, keterbatasan kompetensi guru, angka putus sekolah, ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan sosial-ekonomi, serta tantangan transformasi digital menuntut intervensi negara. Intervensi tersebut diperlukan karena pendidikan menyangkut kepentingan publik yang luas dan berimplikasi langsung terhadap masa depan bangsa.
Dalam kerangka ekonomi sektor publik, pendidikan dapat dikategorikan sebagai merit goods, yakni layanan yang manfaatnya tidak hanya diterima oleh individu yang mengaksesnya, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan (Stiglitz & Rosengard, 2015). Seseorang yang memperoleh pendidikan bermutu cenderung memiliki produktivitas lebih tinggi, kemampuan berpikir lebih baik, pendapatan lebih layak, kesadaran sosial lebih kuat, serta partisipasi demokratis yang lebih aktif. Pada saat yang sama, masyarakat memperoleh manfaat berupa meningkatnya kualitas tenaga kerja, menurunnya kemiskinan, berkurangnya kriminalitas, menguatnya kohesi sosial, dan bertambahnya kapasitas inovasi. Karena manfaat pendidikan melampaui kepentingan individual, negara memiliki dasar legitimasi yang kuat untuk mengatur, membiayai, dan menyelenggarakan pendidikan.
Kategori:





